SELARASPEDIA.CO - Rencana pengusulan wilayah Hutan Adat di Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), perlu disertai kejelasan batas kawasan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih dengan lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dan dihadiri Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, jajaran pemangku adat Desa Kedang Ipil.
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga penggarap menyampaikan keberatan terhadap usulan wilayah Hutan Adat dan sertifikat komunal. Mereka menilai terdapat lahan yang telah dikelola secara turun-temurun dan perlu mendapatkan perlindungan atas hak penguasaannya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sopan Sopian menyoroti pentingnya pemetaan wilayah sebelum proses pengusulan dilanjutkan.
Menurutnya, batas kawasan harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan antara masyarakat penggarap dan pihak yang mengusulkan wilayah adat.
"Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh. Kita perlu memastikan terlebih dahulu batas-batas wilayah yang diusulkan, sehingga tidak berbenturan dengan lahan yang selama ini sudah dikelola masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu menjadi acuan dalam pembahasan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut perlu diperhatikan untuk memastikan kesesuaian peruntukan ruang dengan kondisi penguasaan lahan di lapangan.
Sopan juga mengingatkan bahwa keberadaan lahan garapan masyarakat tidak boleh diabaikan dalam proses penataan kawasan. Riwayat pengelolaan tanah secara turun-temurun perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
"Jangan sampai dalam proses penetapan suatu wilayah, hak masyarakat yang sudah lama menggarap lahan justru tidak terakomodasi. Karena itu, perlindungan hukum bagi para penggarap harus ikut diperhatikan," tegasnya.
Ia bilang, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kejelasan data agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai batas dan status lahan.
Dengan begitu, sambung dia, keberatan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan kondisi sebenarnya.
Ia berharap pembahasan antara rencana pengusulan Hutan Adat dan keberadaan lahan garapan masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.
"Intinya, pemetaan harus jelas dan mengacu pada RTRW. Hak masyarakat penggarap juga harus mendapatkan kepastian agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut," tutup Sopan. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply