SELARASPEDIA.CO – Kepatuhan terhadap peraturan daerah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan usaha Tempat Hiburan Malam (THM). Pengelola diminta tidak mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, terutama menyangkut perizinan dan penjualan Minuman Keras (miras).
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap tempat hiburan malam yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
Ia menilai, pengawasan terhadap aktivitas THM perlu dilakukan secara konsisten agar setiap usaha yang beroperasi memiliki kepatuhan terhadap regulasi daerah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan izin, tetapi juga aktivitas usaha yang harus sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.
“Jangan sampai ada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di luar ketentuan pemerintah daerah. Seluruh ketentuan, termasuk mengenai perizinan dan penjualan minuman keras, harus dipenuhi,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Desman menyebut, aturan mengenai peredaran dan penjualan minuman keras merupakan ketentuan yang harus menjadi perhatian pengelola.
Sebab, sambung dia, setiap kegiatan usaha wajib dijalankan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku di Kukar.
Ia berpandangan, langkah Satpol PP melakukan penertiban merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Penanganan terhadap tempat usaha yang terindikasi melanggar aturan juga harus mengacu pada mekanisme penegakan perda.
Menurutnya, keberadaan prosedur dalam pelaksanaan penertiban menjadi landasan bagi petugas ketika menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, pengawasan terhadap THM dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Desman juga menilai pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perlu terus diperhatikan. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP diharapkan menjadi bekal bagi pemilik maupun pengelola untuk mengetahui kewajiban serta batasan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap peraturan daerah harus dibangun dari kesadaran masing-masing pengelola, bukan semata-mata karena adanya pengawasan maupun penindakan petugas.
“Pemilik dan pengelola harus memahami bahwa ada ketentuan yang mengatur operasional tempat hiburan malam. Aturan tersebut harus dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam berusaha,” pungkasnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply