Muara Siran Genjot Pembangunan Infrastruktur, Air Bersih dan Akses Jembatan Jadi Prioritas

image

Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga. Fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses jalan dan penyediaan air bersih.

Kepala Desa Muara Siran, Ishan Mashor, menjelaskan bahwa kondisi geografis desa yang didominasi rawa dan aliran sungai kecil menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan fisik. Dari total luas wilayah sekitar 42 ribu hektare, sebagian besar merupakan kawasan hutan rawa sekunder yang tergenang air sepanjang tahun.

“Wilayah kami ini unik dan menantang. Karena itu kami prioritaskan pembangunan jembatan beton dan fasilitas MCK yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Ishan saat dihubungi, Kamis (22/5/25).

Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan pendopo di area pemakaman serta peningkatan sejumlah titik infrastruktur penghubung antar-wilayah desa. Hal ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas warga, terutama di daerah yang hanya bisa diakses melalui jalur air.

Terkait kebutuhan air bersih, Pemdes Muara Siran mengalihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memperkuat pelayanan dan menjaga keberlanjutan operasional.

“Dengan pengelolaan BUMDes, kami ingin memastikan layanan air bersih bisa menjangkau seluruh rumah tangga secara efisien,” jelas Ishan.

Di bidang ekonomi, pemerintah desa juga mengusulkan bantuan berupa perahu dan alat tangkap seperti kawat tempirai guna mendukung mata pencaharian utama warga sebagai nelayan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan keluarga.

Tak hanya pembangunan fisik, Pemdes tetap melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman sosial bagi warga berpenghasilan rendah.

Meski pembangunan terus diupayakan, keterbatasan anggaran disebut Ishan sebagai kendala utama. Proyek seperti semenisasi jembatan yang nilainya melebihi Rp200 juta tak bisa didanai langsung dari dana desa, melainkan harus melalui mekanisme pengadaan di tingkat kabupaten.

“Ini yang jadi tantangan. Kami butuh dukungan anggaran yang lebih besar agar pembangunan bisa merata,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan penghubung antar desa sebagai salah satu agenda jangka menengah. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mendorong mobilitas, pertumbuhan ekonomi, serta membuka potensi wisata berbasis alam yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kami ingin desa ini tidak hanya maju dalam layanan dasar, tapi juga bisa berkembang sebagai destinasi wisata alam di Kukar. Itu bisa tercapai kalau akses jalannya dibenahi,” tutupnya. (adv/diskom/aw)

Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.
  • Tags:

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *