Kutai Kartanegara – Meskipun telah berusia lebih dari satu abad, Desa Lamin Pulut di Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga kini masih belum menikmati fasilitas dasar seperti listrik, jalan memadai, dan jaringan internet. Warga desa berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah pedalaman.
Kepala Desa Lamin Pulut, Antonius Wang Ngau, mengungkapkan bahwa tidak adanya aliran listrik dari PLN menjadi keluhan utama masyarakat sejak lama. Kondisi tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah hingga pusat, namun belum mendapat respons yang konkret.
“Desa kami sudah berdiri lebih dari 100 tahun, tapi sampai sekarang belum pernah merasakan listrik PLN. Ini kebutuhan yang sangat mendesak,” kata Antonius saat dihubungi, Senin (15/5/25).
Selain listrik, jalan menuju desa juga masih minim perbaikan. Dari total sekitar 8 kilometer jalan utama, hanya 700 meter yang sudah dibeton melalui program semenisasi. Sisanya masih berupa jalan tanah yang rawan rusak, terutama saat musim hujan.
Ketiadaan akses internet turut menjadi hambatan serius bagi aktivitas pemerintahan dan pendidikan di desa tersebut. Menurut Antonius, pelayanan publik di kantor desa dan proses belajar mengajar di sekolah sering terganggu karena tidak adanya jaringan digital yang memadai.
“Zaman sekarang semua butuh internet, tapi di sini sama sekali tidak ada sinyal. Ini tentu sangat menghambat pelayanan dan pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga Lamin Pulut juga mendesak dibukanya jalur penghubung ke wilayah Kutai Barat (Kubar) yang secara geografis lebih dekat, sebagai alternatif akses ekonomi dan logistik. Saat musim hujan, jalur utama desa kerap terputus akibat banjir dan rusaknya infrastruktur jalan.
“Kalau akses ke Kubar dibuka, warga bisa lebih mudah menjual hasil perkebunan dan pertanian mereka. Saat ini, distribusi logistik sangat terganggu,” jelasnya.
Selama tiga tahun menjabat sebagai kepala desa, Antonius terus memperjuangkan agar Lamin Pulut mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan dasar. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut berlebihan, tetapi hanya ingin merasakan hak yang sama sebagai warga negara.
“Kami hanya ingin merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, dengan listrik, jalan layak, dan internet untuk mendukung pendidikan dan pekerjaan,” tutupnya. (adv/diskom/aw)
0 Comments:
Leave a Reply