SELARASPEDIA.CO - Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Karena itu, setiap masukan dalam pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejatinya tidak berhenti sebagai catatan forum, tetapi diteruskan menjadi bahan penyempurnaan regulasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai pandangan yang disampaikan peserta dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar ini menyebut, lima Raperda yang dibahas memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi sama-sama diarahkan untuk memperjelas kebijakan daerah agar dapat dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lima rancangan tersebut meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang. Kemudian perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 mengenai penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Graha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).
Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Listrik dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Energi. Dua lainnya yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Johansyah menginginkan forum konsultasi ini menghasilkan rekomendasi yang terarah. Peserta tidak hanya diminta menyampaikan pendapat, tetapi juga menunjukkan persoalan yang ditemukan, ketentuan yang dinilai perlu diperbaiki, serta alasan di balik usulan perubahan tersebut.
“Masukan yang disampaikan harus jelas dan konkret. Kita perlu mengetahui persoalan yang terjadi, bagian aturan yang membutuhkan perbaikan, sekaligus alasan mengapa ketentuan tersebut perlu disempurnakan,” ujar Johansyah.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai hasil pembahasan. Masyarakat yang telah menyampaikan pandangan perlu mengetahui bagaimana masukan tersebut diproses dan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan daerah.
Johansyah memandang partisipasi publik sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang tidak hanya berlangsung ketika pemilihan umum. Ruang demokrasi juga harus tersedia melalui keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat terhadap kebijakan yang sedang dirancang oleh pemerintah dan DPRD.
Ia menilai, kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Mulai dari kalangan pemuda, perempuan, pelaku usaha, masyarakat adat hingga kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan.
Perbedaan pandangan, lanjutnya, tidak seharusnya menjadi penghalang dalam proses penyusunan regulasi. Sebaliknya, beragam perspektif dapat membantu DPRD dan pemerintah daerah melihat persoalan secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
“Demokrasi tidak selesai setelah masyarakat menggunakan hak pilihnya. Masyarakat juga harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, sementara wakil rakyat harus bersedia mendengar dan pemerintah terbuka terhadap keputusan publik yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Johansyah mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada DPRD maupun unsur pemerintah daerah. Usulan yang disertai penjelasan dan alternatif penyelesaian dinilai akan lebih membantu proses pembahasan.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu menyampaikan persoalan dan menawarkan solusi. Mari kita jadikan setiap kritik sebagai bahan perbaikan agar peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Johansyah. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply