SELARASPEDIA.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengarahkan penggunaan anggaran pada program yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi. Kebijakan efisiensi yang berjalan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengendalikan belanja sekaligus menjaga agar anggaran tetap tepat sasaran.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan dari seluruh OPD mengenai pelaksanaan penghematan anggaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, efisiensi sekitar 50 persen telah berjalan, terutama pada pos perjalanan dinas dan belanja penunjang kegiatan.
Menurutnya, penghematan dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan yang selama ini membutuhkan biaya cukup besar, padahal masih bisa dilaksanakan menggunakan fasilitas yang tersedia.
Ia mencontohkan, rapat atau pertemuan yang dapat diselenggarakan di kantor tidak perlu lagi menggunakan fasilitas hotel. Begitu pula belanja makan dan minum yang perlu dibatasi untuk mengurangi pengeluaran pemerintah daerah.
Ahmad Yani juga menyoroti pengalokasian anggaran pembangunan agar lebih mempertimbangkan kondisi dan tingkat kerusakan infrastruktur. Pekerjaan yang belum mendesak dapat ditunda sehingga pembiayaan bisa diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan lebih serius.
“Kalau jalan itu masih bisa dilewati dan masih aman, tidak mesti harus langsung dicor atau diaspal. Karena masih banyak tempat lain yang jalannya rusak parah dan tidak bisa dilewati,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Prinsip serupa, lanjutnya, juga diterapkan terhadap rencana kegiatan yang belum menjadi kebutuhan utama. DPRD Kukar bahkan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana pekerjaan internal lembaga.
Di antaranya perbaikan atap gedung yang masih bisa ditangani sementara serta rencana pembangunan jogging track. Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi agar anggaran tidak terserap untuk kebutuhan yang masih dapat ditunda.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan, melainkan memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat dan urgensi yang jelas.
“Jadi bukan berarti kita efisiensi, tapi memfokuskan anggaran yang memang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan efisiensi dilakukan DPRD melalui berbagai agenda kelembagaan. Mekanisme tersebut mencakup rapat paripurna, rapat konsultasi, hingga pembahasan bersama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan OPD yang menjadi mitra kerja.
“Pengeluaran-pengeluaran yang kemarin cukup besar itu bisa kita lakukan sedikit perbaikan-perbaikan,” tutupnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply