SELARASPEDIA.CO – Keberlangsungan pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Farisyah Hasyim, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pasalnya, lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya menjalankan aktivitas belajar mengajar pada 2018 hingga 2025 tersebut kini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan akibat keterbatasan biaya operasional.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keinginan masyarakat yang mengharapkan pesantren kembali menjalankan perannya sebagai tempat pendidikan keagamaan.
Desman mengatakan, aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan pesantren.
“Harapan masyarakat cukup jelas, mereka ingin pesantren ini kembali menjalankan kegiatan pendidikan sebagaimana sebelumnya. Karena itu, kami mencoba melihat langsung kondisi dan persoalan yang menjadi penyebab berhentinya aktivitas tersebut,” ungkap Desman, saat melakukan tinjauan di Ponpes Al Farisyah Hasyim, Kamis (29/10/2026).
Ia menyampaikan, kendala biaya operasional menjadi persoalan utama yang perlu dicarikan penyelesaian. Sebab, keberlangsungan lembaga pendidikan pesantren membutuhkan dukungan pembiayaan agar kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana kembali.
Desman menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan komunikasi dan keterlibatan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terkait.
Ia berencana membentuk tim untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi Ponpes Al Farisyah Hasyim. Hasil pendalaman itu nantinya menjadi bahan dalam menentukan langkah yang dapat ditempuh.
“Kita akan coba membentuk tim untuk mendalami apa saja yang menjadi hambatan. Setelah persoalannya terpetakan, baru kita bahas bersama pihak terkait mengenai solusi yang memungkinkan untuk dilakukan,” jelasnya.
Meski tidak lagi difungsikan sebagai tempat kegiatan pendidikan pesantren, bangunan tersebut hingga kini masih dimanfaatkan masyarakat untuk sejumlah aktivitas, termasuk kegiatan pemerintahan desa dan majelis.
Namun, Desman menegaskan bahwa upaya yang sedang didorong DPRD bukan sekadar mempertahankan pemanfaatan bangunan, melainkan mengembalikan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan.
“Bangunannya masih dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Tetapi tentu harapan kita, fungsi pendidikannya juga bisa dihidupkan kembali. Ini yang perlu menjadi pembahasan bersama,” tuturnya.
Desman menambahkan, keberadaan Ponpes Al Farisyah Hasyim memiliki manfaat bagi masyarakat di Desa Rapak Lambur dan wilayah sekitarnya.
Karena itu, sambung dia, upaya mengaktifkan kembali pesantren dinilai penting agar kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan keagamaan dapat kembali tersedia.
“Kami berharap ada kesepahaman semua pihak untuk mencari jalan keluar. Pesantren ini nantinya bisa kembali menjalankan kegiatan pendidikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply