DPRD Kukar Minta Persoalan Tanah di Kedang Ipil Diselesaikan Sesuai Aturan

image

SELARASPEDIA.CO - Penyelesaian persoalan penguasaan lahan di Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi salah satu perhatian DPRD Kukar. Kejelasan status tanah dinilai penting agar masyarakat yang telah lama mengelolanya tidak kehilangan kepastian atas hak yang dimiliki.


Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026). Pembahasan turut menyoroti rencana pengusulan hutan ulayat adat secara komunal yang mendapat keberatan dari sejumlah warga.


Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengungkapkan terdapat lahan dengan luas lebih dari 300 hektare yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Pengelolaannya disebut telah berlangsung secara turun-temurun oleh sekitar 54 orang.


Menurutnya, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah belum tuntasnya kejelasan administrasi dan legalitas atas lahan tersebut. Terlebih, sebagian bidang tanah diketahui telah mengalami pembebasan maupun transaksi dengan pihak perusahaan.


Ahmad Yani menegaskan, riwayat penguasaan tanah oleh masyarakat perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian. Bukti kepemilikan dan penguasaan harus ditelusuri agar perlindungan terhadap hak warga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.


"Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap dan memanfaatkan tanah justru tidak memperoleh kejelasan mengenai haknya. Pemerintah harus hadir membantu mencari penyelesaian yang sesuai aturan," ungkapnya.


Ia meminta pemerintah desa bersama pihak kecamatan mengambil peran dalam memfasilitasi warga. Pendataan, pemeriksaan dokumen, hingga penelusuran riwayat penguasaan lahan dinilai perlu dilakukan untuk mengetahui status masing-masing bidang tanah.


Selain itu, peluang penyelesaian melalui pengakuan hak maupun penerbitan sertifikat dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap bidang tanah memiliki kejelasan administrasi dan tidak menimbulkan persoalan baru.


Ahmad Yani juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, penyelesaian melalui komunikasi dan fasilitasi antarpihak perlu diutamakan sehingga perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik ataupun saling menempuh jalur hukum.


Di sisi lain, DPRD Kukar turut memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat hukum adat di Kedang Ipil. Pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat tetap menjadi bagian yang perlu diperhatikan, tetapi harus ditempatkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.


Ia menilai persoalan tanah yang selama ini dikelola warga dan rencana pengusulan hutan ulayat merupakan hal yang perlu ditangani secara cermat. Masing-masing memiliki persoalan serta mekanisme penyelesaian yang harus dipastikan terlebih dahulu.


"Kita tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Hak masyarakat atas tanah yang memang bisa dibuktikan harus mendapatkan perlindungan, sementara pengakuan masyarakat hukum adat juga perlu diproses melalui aturan yang berlaku," tegasnya.


Untuk itu, penyelesaian persoalan lahan di Kedang Ipil membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, perusahaan perkebunan dan pertambangan, hingga instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.


Ahmad Yani berharap seluruh pihak dapat duduk bersama untuk mencermati persoalan tersebut berdasarkan data dan ketentuan hukum. Langkah itu diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjaga hubungan antarpihak di Kedang Ipil. (Adv)



Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *