DPRD Kukar Minta Penilaian Ulang Aset Pendidikan di Unikarta

image

SELARASPEDIA.CO - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong kejelasan pengelolaan aset daerah yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Penataan tersebut perlu diawali dengan memastikan nilai aset dan kesesuaian pemanfaatannya berdasarkan peruntukan semula.


Persoalan itu menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (12/10/2026). Agenda tersebut membahas status dan optimalisasi pemanfaatan bangunan auditorium Unikarta serta bangunan yang berada di Tenggarong Seberang.


Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Unikarta, Ince Raden dan pihak yayasan Unikarta.


Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan, pembahasan aset tersebut harus tetap memperhatikan latar belakang dan tujuan awal peruntukan lahan bagi Unikarta.


“Jangan sampai dalam pembahasan ini kita melupakan tujuan awal lahan tersebut diperuntukkan. Itu harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.


Menurutnya, kejelasan nilai aset menjadi bagian penting sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pengelolaan maupun pemanfaatannya. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar diminta melakukan penghitungan kembali dengan mengacu pada kondisi terkini.


“Nilai asetnya perlu dihitung kembali secara cermat. Kita ingin data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi sekarang sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.


Selain persoalan administrasi dan penilaian, DPRD juga memandang perlu adanya pemeriksaan langsung terhadap bangunan yang menjadi objek pembahasan. Peninjauan lapangan akan membantu seluruh pihak mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi aset tersebut.


Rapat tersebut kemudian menghasilkan dua kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Pertama, melakukan penghitungan ulang nilai aset secara menyeluruh. Kedua, mengagendakan peninjauan langsung ke kampus Unikarta di Tenggarong Seberang.


Ahmad Yani berharap, tindak lanjut tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap status dan pola pemanfaatan aset milik daerah, sekaligus memastikan keberadaannya tetap mendukung kepentingan pendidikan.


“Yang terpenting, persoalan ini harus ditindaklanjuti dengan data yang jelas dan melihat langsung kondisi di lapangan. Harapannya, pemanfaatan aset bisa berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kepentingan pengembangan pendidikan di Kukar,” pungkasnya. (Adv)

Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *