SELARASPEDIA.CO – Pemanfaatan lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah perlu memastikan status dan penyebab kebakaran sebelum memberikan izin untuk aktivitas penanaman maupun pembukaan perkebunan baru.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan lahan bekas kebakaran perlu mendapat pengawasan khusus agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Ahmad Yani bilang, pemeriksaan harus dilakukan dengan melihat kondisi lahan, luas area yang terbakar hingga aktivitas yang berlangsung sebelum dan sesudah kebakaran.
"Kita perlu mengetahui dulu bagaimana kejadian sebenarnya di lapangan. Jangan sampai lahan yang baru terbakar langsung dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman sebelum ada kejelasan dari pihak berwenang," ucapnya, Selasa (10/11/2026).
Ahmad Yani menyebut penetapan sejumlah korporasi sebagai tersangka dalam perkara karhutla oleh kepolisian perlu diikuti dengan pengawasan lebih lanjut. Namun, setiap dugaan keterlibatan perusahaan tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan.
Ia menegaskan DPRD akan ikut mengawasi perkembangan persoalan tersebut agar penanganannya berjalan sesuai fakta dan ketentuan hukum.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperhatikan kemungkinan adanya perubahan fungsi lahan setelah kebakaran, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pihak lainnya.
"Jangan sampai setelah terjadi kebakaran, kemudian muncul aktivitas pembukaan lahan baru. Kita harus memastikan terlebih dahulu status lahannya dan apakah pemanfaatannya sudah sesuai ketentuan," tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Kukar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas langkah penanganan kawasan terdampak karhutla. Termasuk menentukan batasan pemanfaatan lahan berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Menurutnya, pemulihan lingkungan harus menjadi perhatian sebelum lahan tersebut kembali digunakan untuk kegiatan lain. Terutama apabila lokasi kebakaran merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis.
"Kalau kawasan itu memang merupakan hutan, maka pemulihan lingkungannya harus didahulukan. Jangan sampai bekas kebakaran justru dimanfaatkan untuk mengubah fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan," pungkas Ahmad Yani. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply