DPRD Kukar Desak Pemerintah Pusat Segera Lunasi DBH Kurang Salur hingga Rp6 Triliun

image

SELARASPEDIA.CO - Tertundanya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi persoalan yang perlu mendapat kepastian dari pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai penyelesaian dana kurang salur tersebut penting untuk menjaga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut potensi akumulasi DBH yang belum diterima daerah sejak 2023 hingga 2026 diperkirakan dapat mencapai Rp6 triliun.

Perkiraan tersebut mengacu pada potensi kekurangan penyaluran setiap tahunnya yang berada di kisaran Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun. Jika diakumulasikan selama beberapa tahun anggaran, nilainya menjadi cukup besar bagi keuangan daerah.

Ahmad Yani mengatakan, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Sebab, keterlambatan penerimaan DBH berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur pembiayaan program dan kegiatan pelayanan masyarakat.

"Daerah membutuhkan kepastian terkait dana bagi hasil yang belum disalurkan. Kami berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak terus menjadi beban bagi keuangan daerah," ujarnya, Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, Kukar memiliki kontribusi sumber daya alam dari berbagai sektor ekonomi. Aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan sektor lainnya menjadi bagian dari potensi penerimaan yang berkaitan dengan pembagian hasil kepada daerah.

Menurutnya, besarnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di Kukar perlu diimbangi dengan pemenuhan hak keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ahmad Yani juga meminta agar persoalan kurang salur tidak hanya menjadi pembahasan dalam perencanaan anggaran. Kepastian waktu pembayaran diperlukan supaya pemerintah kabupaten dapat memperhitungkan kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan.

Ia menilai, kejelasan penerimaan DBH akan membantu Pemkab Kukar menentukan prioritas belanja, termasuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.

"Jangan sampai daerah terus menunggu tanpa mengetahui kapan kekurangan pembayaran itu diselesaikan. Kepastian penyaluran sangat diperlukan agar perencanaan anggaran bisa dilakukan dengan lebih terukur," tegasnya.

Ahmad Yani berharap pemerintah pusat segera melakukan penyelesaian terhadap seluruh kewajiban dana kurang salur yang menjadi hak daerah. 

"Angka Rp6 triliun itu merupakan gambaran akumulasi potensi yang belum diterima sejak 2023. Harapannya, perhitungan akhirnya dapat dipastikan dan hak keuangan Kukar segera direalisasikan," pungkasnya. (Adv)



Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *