SELASARPEDIA.CO - Penguatan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum menjadi perhatian dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Persatuan Jaksa Indonesia Pengurus Cabang Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kukar, Jalan Pesut Nomor 1, Tenggarong, Kalimantan Timur, tersebut mengangkat tema Good Corporate Governance (GCG) dan Kepatuhan Hukum Perusahaan Mencegah Konflik Kepentingan, Fraud, dan Risiko Hukum dalam Dunia Usaha di Kabupaten Kukar.
FGD ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Dr. Chatarina Muliana, Kepala Kejaksaan Negeri Kukar, Aji Kalbu Pribadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, kepala OPD, pimpinan perusahaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pimpinan perusahaan daerah, serta undangan lainnya.
Sejumlah narasumber turut memberikan materi, yakni Ranu Mihardja selaku Plt. Deputi Penindakan KPK RI, Sumarsana selaku Kabid Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Muhdar, serta Rahmawati Al Hidayah dan Fera Wulandari Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengapresiasi terselenggaranya forum tersebut.
Ia menilai pembahasan mengenai tata kelola perusahaan menjadi bekal penting bagi pelaku usaha dalam memahami batasan hukum serta menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pendampingan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum diperlukan agar perusahaan memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara maupun daerah.
“Melalui kegiatan ini, pelaku usaha bisa memperoleh pengetahuan langsung mengenai tata kelola perusahaan dan ketentuan hukum. Ini penting supaya setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak keluar dari aturan,” ujar Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan perusahaan. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan, kesalahan administrasi, hingga praktik kecurangan dapat diantisipasi sejak awal.
Ahmad Yani juga menilai hubungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan kalangan dunia usaha perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai dapat menciptakan lingkungan usaha yang tertib sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang beroperasi di Kukar.
“Perusahaan harus memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Jangan sampai pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Ahmad Yani berharap materi dan pembahasan yang disampaikan para narasumber dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memperbaiki sistem pengelolaan masing-masing.
Ia juga mendorong agar kegiatan serupa terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di lingkungan dunia usaha.
“Tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap hukum, dunia usaha di Kukar bisa berkembang secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply