Desman Minang Minta Pemkab Kukar Cari Solusi Penempatan PPPK Optimalisasi

image

SELARASPEDIA.CO - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, meminta pemerintah daerah mencermati kembali penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi. 


Persoalan jarak antara domisili dan lokasi kerja perlu dicarikan solusi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan tenaga aparatur di setiap wilayah.


"Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan aspirasi dan melakukan konsultasi, sehingga sekarang perlu ada kajian konkret dari pemerintah untuk menentukan langkah penyelesaiannya," kata Desman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang Serba Guna, DPRD Kukar, Senin (12/10/2026).


Dia meminta BKPSDM Kukar segera menyusun langkah teknis agar persoalan yang dihadapi para pegawai tidak berlarut-larut.


Ia mengingatkan, penyesuaian lokasi kerja harus memperhitungkan ketersediaan tenaga pada instansi asal. Jangan sampai kebijakan mendekatkan pegawai ke domisilinya justru membuat unit kerja lain kehilangan tenaga yang selama ini dibutuhkan.


Terlebih, kata Desman, kebutuhan aparatur di sejumlah wilayah tidak selalu sama. Oleh sebab itu, setiap usulan perpindahan perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi agar tidak mengganggu aktivitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.


"Jangan sampai ketika ada pegawai yang dipindahkan, tempat tugas sebelumnya justru kekurangan tenaga. Kita ingin persoalan pegawai mendapatkan jalan keluar, tetapi kebutuhan pelayanan di setiap daerah juga harus tetap terjaga," jelasnya.


Desman menyebutkan, pemetaan atau mapping menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan kebijakan penempatan. BKPSDM perlu melihat kebutuhan masing-masing OPD sekaligus mempertimbangkan kondisi pegawai yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh menuju lokasi kerja.


Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencari komposisi penempatan yang lebih sesuai. Dengan demikian, kepentingan pegawai dan kebutuhan organisasi pemerintahan bisa berjalan beriringan.


Selain persoalan penempatan, Komisi I turut mengangkat masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK optimalisasi. Desman mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa kelompok pegawai tersebut belum memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana yang menjadi perhatian dalam pembahasan.


Ia menilai persoalan kesejahteraan tersebut perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah, termasuk kemungkinan kebijakan yang dapat diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas jauh dari tempat tinggalnya.


"Persoalan TPP juga menjadi perhatian kami. Informasi mengenai belum diterimanya tambahan penghasilan oleh PPPK optimalisasi perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan dukungan bagi mereka yang memiliki beban perjalanan cukup jauh," ungkapnya.


Meski demikian, Desman menegaskan bahwa pembahasan mengenai TPP belum menghasilkan keputusan. Usulan tersebut masih akan dibicarakan kembali bersama pihak terkait untuk melihat kemungkinan penerapannya.


"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada pembahasan saja. Harapannya, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti hasil RDP, baik mengenai penempatan maupun kesejahteraan PPPK optimalisasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat," tandas Desman. (Adv)

Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *