Akbar Haka Soroti Pelayanan Listrik dan BBM, Minta PLN dan Pertamina Berbenah

image

SELARASPEDIA.CO - Persoalan distribusi energi di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Pemadaman listrik bergilir dan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dinilai membutuhkan penanganan serius dari PLN maupun Pertamina.

Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, meminta kedua perusahaan tersebut mengevaluasi pelayanan agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. 

Akbar Haka menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Kukar merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya energi, mulai dari minyak, gas hingga batu bara

"Jangan sampai daerah yang memiliki sumber daya energi melimpah justru kesulitan mendapatkan pelayanan listrik dan BBM. Ini harus menjadi perhatian serius perusahaan terkait," ujarnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan pihak PLN dan Pertamina, di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).

Dia mengatakan, gangguan listrik juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha masyarakat, terutama pelaku UMKM yang mengandalkan listrik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Ia mencontohkan usaha barbershop yang tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal ketika terjadi pemadaman. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan karena aktivitas usaha harus terhenti.

"Pelaku usaha tentu mengalami kerugian ketika listrik tidak tersedia. Mereka tidak bisa bekerja seperti biasa, sementara kebutuhan operasional tetap berjalan," katanya.

Selain persoalan pasokan, Akbar Haka meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai penyebab pemadaman. Penjelasan yang diberikan harus memuat persoalan teknis dan langkah penanganan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.

Ia juga mendorong koordinasi PLN dengan Diskominfo, Prokom, serta media lokal untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, pemberitahuan pemadaman seharusnya tidak hanya berisi jadwal atau alasan pemeliharaan, tetapi juga menjelaskan gangguan yang terjadi dan proses perbaikannya.

"Informasi kepada masyarakat harus lebih jelas. Kalau ada kerusakan jaringan atau gangguan gardu, sampaikan secara terbuka supaya masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya sedang ditangani," tegasnya.

Akbar Haka turut meminta PLN memberikan kepastian mengenai hak pelanggan yang terdampak pemadaman, termasuk kemungkinan memperoleh kompensasi.

Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai ketentuan, prosedur pengajuan hingga bentuk kompensasi yang bisa diterima pelanggan. 

"Jangan hanya membicarakan kompensasi dalam rapat. Harus ada kejelasan bagaimana masyarakat bisa mendapatkannya, apa persyaratannya dan aturan yang menjadi dasarnya," pungkasnya. (Adv)



Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *