SELARASPEDIA.CO - Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta Dinas Pendidikan dab Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan tersebut tidak berlangsung terlalu lama, terutama bagi sekolah yang kondisi kualitas udaranya sudah membaik.
Yani mengatakan setiap sekolah perlu mendapatkan penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi lingkungan masing-masing. Sekolah yang sudah berada di wilayah aman dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Ia menilai, kegiatan belajar di sekolah masih menjadi pilihan yang lebih baik karena siswa bisa berinteraksi dan mendapatkan bimbingan langsung dari guru.
"Kalau udara sudah membaik, sebaiknya anak-anak kembali belajar di sekolah. Jangan terlalu lama PJJ karena pembelajaran langsung tetap penting," ujarnya, Jumat (30/10/2026).
Ahmad Yani bilang, belajar dari rumah memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan. Guru tidak bisa mendampingi siswa secara langsung seperti ketika kegiatan belajar berlangsung di kelas.
Selain itu, sambung dia, penggunaan telepon genggam selama PJJ juga menjadi perhatiannya. Ia khawatir perangkat tersebut justru lebih banyak digunakan untuk bermain gim dan membuka media sosial dibandingkan mengakses materi pelajaran.
Karena itu, evaluasi PJJ perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap proses pendidikan, bukan hanya melihat kondisi kesehatan dan kualitas udara.
Meski demikian, Ahmad Yani tidak menginginkan seluruh sekolah langsung kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah yang masih berada di wilayah dengan kualitas udara buruk tetap harus mengutamakan keselamatan siswa.
"Kalau udaranya masih buruk dan membahayakan, PJJ tetap dilanjutkan. Tetapi sekolah yang wilayahnya sudah aman bisa mulai kembali belajar tatap muka," tegasnya.
Ia juga meminta Disdikbud Kukar terus memantau perkembangan kualitas udara di setiap wilayah. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat.
"Yang terpenting kesehatan siswa tetap terjaga dan kegiatan belajar tidak terganggu. Jadi, kebijakannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah," pungkasnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply